Monopoli Informasi

Banyak sekali perdebatan dalam masyarakat lantaran ketidaksepahaman tentang sesuatu. Anarkisme misalnya. Sebagian akan hanya akan merujuk pada aksi-aksi demonstrasi ataupun pengrusakan properti dalam menjelaskan anarkisme itu. Sebagian lagi tidak sepaham lantaran dalam pengertiannya anarkisme adalah sebuah ide tentang suatu masyarakat yang hidup tanpa diskriminasi dan memegang teguh prinsip keadilan. Pada perbedaan pendapat ini, tidak ada pihak yang dapat disalahkan atas dasar mereka keliru. Setiap pihak memiliki informasi dan pengetahuan berbeda akan anarkisme, sehingga definisi mereka tentang hal itu tentu berbeda.

                Sumber informasi pada era ini mejadi sangat penting. Informasi yang beredar adalah sumber dari segala yang dipahami masyarakat soal sesuatu. Mayoritas masyarakat Indonesia mendefinisikan sesuatu berdasarkan apa yang mereka lihat dan dengar. Sangat jarang orang mengkonsumsi informasi dari buku-buku. Dalam sebuah pilkada, setiap pihak yang bersaing akan berkompetisi untuk menyebarkan informasi yang menguntungkan calon kepala daerah yang mereka junjung. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memperoleh pengetahuan dan akhirnya menyimpulkan bahwa salah satu calon adalah yang terbaik ataupun calon lain adalah yang terburuk.

                Dalam perang informasi di Indonesia dewasa ini, masyarakat selalu digiring pada dua pilihan. Antara setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka, bahkan benar atau tidak benar. Informasi yang beredar di Indonesia saat ini adalah informasi yang ditujukan supaya masyarakat mengambil posisi terhadap suatu isu. Dengan masyarakat mengambil posisi, tujuan dari penyebaran suatu informasi dianggap berhasil lantaran masyarakat mempercayainya. Entah isi informasi tersebut adalah benar atau tidak, yang penting masyarakat telah mengambil posisi. Pemahaman dan posisi yang kemudian diambil masyarakat dalam contoh pilkada tentu akan menentukan pilihannya.

                Mari kita tengok kompetisi informasi pada pilkada Jakarta tahun 2018. Peredaran informasi di media melulu soal sosok Ahok ataupun Anis. Penyebaran informasi terbukti berhasil memecahkan masyarakat kedalam dua kubu yakni pro Ahok atau tidak pro Ahok dengan dimensi agama yang melekat didalamnya. Tidak ada pilihan ketiga. Mari kita geser ke informasi lain; isu separatisme di Papua. Apa yang dipahami masyarakat soal Papua adalah ada kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Seperti yang direncanakan, informasi soal Papua memecah masyarakat Indonesia kedalam dua kubu yang pro ataupun kontra. Dari kedua contoh diatas, apa yang tidak diterima masyarakat adalah opsi ketiga yakni informasi yang benar dan tidak berpihak. Apa yang coba dihilangkan oleh media massa pada saat ini adalah akal sehat, yakni kemampuan masyarakat untuk melakukan penilaian sendiri terhadap suatu masalah dan kemudian membuat pilihan dan mengambil posisi yang dianggapnya tepat.

                Apa yang dipahami masyarakat dewasa ini sangat besar nilai politiknya. Misal, persepsi masyarakat terhadap Jokowi dan Prabowo sangat penting mendekati pemilihan umum presiden 2019. Sejauh mana informasi dapat mempengaruhi masyarakat agar menentukan posisinya adalah tugas media. Agar masyarakat dapat berpikir kritis dan rasional dalam menentukkan pilihan bukan masalah yang penting. Kenapa persepsi masyarakat penting, tentu saja lantaran masyarakat yang memegang suara dalam pemilihan umum.

                “Kebodohan yang sangaja dipertahankan” itulah permasalahan utama. Ditengah perang informasi yang dilancarkan media dewasa ini, jutaan masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang tidak punya kemampuan mengelolah dan menilai informasi secara rasional. Dengan begitu jutaan masyarakat Indonesia adalah jutaan orang yang gamang, tidak punya pemikiran sendiri, apalagi prinsip sendiri. Upaya untuk menemukan suatu kebenaran dalam fenomena sosial adalah kemampuan yang tidak dimiliki jutaan masyarakat Indonesia, lantaran belum terdidik. Ketidakmampuan ini menjadi lahan subur bagi media dalam memonopoli pengetahuan masyarakat.

                Informasi yang terus menerus diulang oleh media juga terus menerus dilihat dan didengar oleh masyarakat. Bahaya utama dari proses cuci otak yang memanfaatkan kebodohan masyarakat ini adalah transformasi dari informasi yang diulang-ulang menjadi suatu kebenaran yang diyakini oleh masyarakat. Apa yang diyakini tentu saja akan mempengaruhi prilaku dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat dipandang sebagai suatu komoditi politik, yang oleh media diadu domba supaya berkonflik. Disisi lain masyarakat dipandang sebagai komoditi ekonomi (tenaga kerja) yang tidak perlu pintar yang penting dapat berfungsi dalam roda industri.

                Apa yang disebarkan dan diulang-ulang oleh media dewasa ini mari kita lihat. Korupsi. Siapa pelakunya? Partai apa? Berapa banyak?. Hoax. Siapa pelakunya? Apakah kelompok muslim? Kinerja pemerintah. Pembangunan infrastruktur, tol, jalan layang, bendungan dll. Apakah maksudnya? Masyarakat digiring untuk berpikir politis, bahwa betapa memalukan dan merugikan korupsi itu yang penting adalah kelompok politik mana pelakunya. Apakah hoax penyebab utama konflik horizontal di masyarakat bukan masalah penting. Kelompok mana yang menyebarkan, dan berafiliasi dengan elit politik yang mana adalah yang penting. Apakah pelanggaran HAM di Indonesia masalah penting? Tidak juga. Yang penting indikator kemajuan adalah pembangunan, jadi bravo pemerintah.

Sejauh apa media telah mempengaruhi kebenaran di kepala masyarakat? Mari kita telusuri dari apa sebenarnya yang dihindari media untuk diberitakan kepada masyarakat dan apa yang menjadi tujuan dari media. Mari kita fokus pada apa yang ingin dihilangkan dari masyarkat yang utama adalah kebenaran dan dorongan untuk berpikir kritis bahkan berprilaku adil.

Dalam struktur masyarakat Indonesia, masyarakat miskin dan tidak berpendidikan mendominasi kelas masyarakat terbawah di Indonesia. Sementara elit dalam jumlah kecil dengan konsentrasi kekayaan terpusat pada mereka berada pada puncak struktur masyarakat Indonesia. Kelompok elit ini tentu saja kelompok yang paling masuk akal yang bisa memiliki dan mengendalikan informasi melalui perusahaan-perusahaan media yang dimiliki.

Dengan struktur ini semakin mudah untuk menulusuri siapa dan apa kepentingan media dalam menyebarkan dan memonopoli informasi pada masyarakat. Apa yang dihilangkan dari arus informasi media pada dewasa ini adalah informasi tentang struktur masyarakat Indonesia ini sendiri, bagaimana ketimpangan antara kelas bawah dan kelas teratas terus menerus terjadi. Bagaimana setelah berpuluh-puluh tahun sejak Indonesia merdeka hanyalah berpuluh-puluh tahun masyarakat Indonesia di eksploitasi oleh elit diberbagai macam lini kehidupan. Pemberitaan atau informasi terkait hal ini tentu saja akan dihindari oleh media supaya masyarakat tidak sadar dan menganggap bahwa sistem yang berlaku saat ini adalah normal bukan merupakan sebuah agenda besar mempertahankan pola eksploitasi.

Satu dari berbagai contoh yang miris misal adalah Yogyakarta. Apa yang ada dibenak masyarakat Indonesia tentang Yogyakarta adalah kota yang nyaman, santun, kota pelajar, dan destinasi wisata alam dan budaya. Di tengah informasi yang sering diberitakan ini tidak banyak masyarakat Indonesia bahkan Yogyakarta sedang diambil alih orang-orang kaya Indonesia. Kenapa? Upah minum regional Yogyakarta tahun 2017 berkisar 1,6 juta. Dengan asumsi seluruh masyarakat Yogyakarta bekerja dengan upah minimum tersebut maka butuh berapa banyak tahun supaya tabungan seorang dapat mencukupi untuk membeli tanah dan membangun rumah di kampung halamannya. Sementara harga tanah di Yogyakarta melejit tidak tanggung-tanggung mahalnya. Dengan asumsi ini, maka orang-orang dengan UMR hanya bisa sekedar bertahan hidup takkan pernah memiliki tanah apalagi rumah sendiri. Dalam kondisi misikin, seberapa mudah seorang kaya dari Jakarta, dengan penghasilan puluhan juta perbulan dapat membeli tahah di Yogyakarta? Tidak banyak yang bertanya, apalagi sadar, lantaran hal ini tidak pernah diberitakan, selalu disimpan dan dihindari. Padahal fenomena serupa terjadi hampir diseluruh propinsi di Indonesia.

Masyarakat selalu disibukkan dengan berita-berita politik, dan isu-isu keamanan supaya masyarakat tetap sibuk dan menggunakan hak politiknya di pemilu lantaran takut keamanannya terancam jika suatu kelompok menang. Masyarakat dihidangkan dengan berita ekonomi bahwa kita sedang bergerak maju, dan menunjukkan kemajuan kearah positif. Bahwa posisi dan keberpihakkan masyarakat sangat dibutuhkan, dan supaya masyarakat tidak apatis dengan politik. Dan dewasa ini tugas masyarakat adalah untuk ambil bagian dalam politik nasional dan mengisi kemerdekaan dengan bekerja dan berwirausaha. Bukankah hal ini telah menjadi kebenaran umum yang dianut oleh masyarakat Indonesia saat ini. Bahwa sebagai warga Indonesia tugas saya adalah menjadi warga negara yang taat hukum, wajib bersekolah 9 tahun, dan harus bekerja bukan demi masa depan tapi paling tidak untuk bertahan hidup.  

Secara garis bersar, media selalu berupaya meyakinkan masyarakat bahwa selalu ada masalah baru yang lebih penting dan mengancam bagi masyarakat yakni terkait keamanan, ekonomi, dan politik. Kemiskinan dan kebodohan terus dipertahankan. Dengan kemiskinan masyarakat dapat dipaksa untuk menjadi buruh. Dengan kebodohan masyarakat dapat dijadikan komoditi politik untuk kepentingan pemilu. Masalah kenapa masyarakat kelas bawah tetap bodoh, miskin, bahkan kelaparan, ataupun kenapa UMR begitu rendah, ataupun menjadi TKI adalah pilihan mulia bagi masyarakat, serta sekolah hanya wajib 9 tahun, serta golput adalah hal yang haram hukumnya bukan masalah penting dan harus diurusi apalagi dipertanyakan. Masyarakat tak perlu paham hal-hal diatas. Masyarakat Indonesia cukup saja tidak mati lapar, bekerja sebagai buruh, kalau sarjana dan memiliki keterampilan dapat dipakai sebagai tenaga kerja di perusahaan-perusahaan asing.

Tanpa buruh, roda industri tidak akan berjalan. Tanpa suara masyarakat, suatu pemerintahan tidak memiliki legitimasi. Tanpa legitimasi sebuah pemerintahan tidak akan berjalan. Tanpa pemerintahan tidak ada yang berwenang untuk menggunakan hukum dan militer sebagai alat pemaksa. Bahwa untuk mengubah nasib bangsa ini kedepan, hanya dibutuhkan sedikit saja kesadaran bahwa sistem eksploitasi yang berjalan selama ini perlu dirombak.

Sumber gambar ; https://www.youtube.com/watch?v=SZSzJh-4jK8