KEGAGALAN PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DALAM MENGATASI GERAKAN SEPARATISME ORGANISASI PAPUA MERDEKA
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sudah hampir setengah abad sejak Irian Barat ( sekarang Papua) masuk dalam wilayah kesatuan republik Indonesia, namun masih ada saja gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI yakni Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sejak menjadi bagian dari Republik Indonesia pada awal 1960an sampai sekarang masyarakat Papua melalui Dewan dan Panel Presidium Papua terus memperjuangkan hak kemerdekaan rakyat Papua baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang bergerak dan berjuang secara sporadis di wilayah – wilayah Papua demi menuntut kebebasan masyarakat Papua.
Pada kenyataanya permasalahan gerakan organisasi Papua merdeka OPM pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sekarang ini justru semakin tidak terlihat titik terangnya. Bentrokan makin sering terjadi di tanah Papua dan semakin memperkeruh suasana. Transisi dari sistem pemerintahan otoritarianisme Soeharto sampai Demokratis era SBY belum mampu menyelesaikan masalah dan membawa ketenangan di tanah Papua. Bahkan pada era kepemimpinan SBY gerakan organisasi Papua merdeka semakin berani menunjukan diri dan melakukan perlawanan secara terang-terangan terhadap aparat – aparat pemerintah.
Dalam perjalanan sejarah, perjuangan gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) banyak sekali diwarnai bentrokan fisik dengan aparat negara baik polisi maupun tentara nasional Indonesia.Ini menunjukan ketidakmampuan pemerintah menyelesaikan masalah OPM ini,Bahkan di era pemerintahan SBY bentrokan - benrokan tetap terjadi dan justru semakin sering dan tak terbendung. Korban jiwa dan kerusakan materil pun terus bertambah tiap kali terjadi bentrok antara kedua pihak tersebut. Tidak hanya itu korban – korban sipil pun semakin bertambah tiap kali bentrokan atau kekacauan berlangsung. Selain warga sipil ada juga para karyawan perusahaan – perusahaan minyak seperti Freeport dan perusahaan lain yang sering menjadi korban dari tindakan – tindakan penyerangan dan penyanderaan OPM.
Pada akhrinya gerakan organisasi Papua merdeka menjadi satu hal yang harus segera dicarikan jalan keluarnya dan secepatnya diselesaikan oleh pemerintahan SBY. Pemerintah tidak boleh terus menerus gagal dan selalu melakukan tindakan represif saja.Semakin banyaknya korban sipil yang jatuh akibat bentrokan semakin membuat bumi yang kaya akan sumber daya alam ini menjadi memprihatikan dan membuat bumi cendrawasih jauh dari kata tentram. Parahnya lagi harmoni sosial di tanah Papua rusak dan wilayah negara kesatuan rebulblik Indonesia semakin terancam.Sehingga untuk mencapai ketentraman di Papua pemerintahan SBY tidak boleh gagal dalam menangani masalah OPM.
1.2 Rumusan Masalah
1. Mengapa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak mampu mengatasi masalah gerakan separatisme di Papua yang berada di bawah panji OPM?
1.2 Tujuan Penulisan
Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan penyebab-penyebab kenapa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono gagal menyelesaikan masalah separatisme di tanah papua dalam hal ini organisasi Papua Merdeka (OPM)
1.3 Landasan Teori
Menurut David Easton legitimasi adalah keyakinan dari anggota (masyarakat) bahwa sudah wajar baginya untuk menerima baik dan menaati penguasa dan memenuhi tuntutan-tuntutan dari rezim itu. Dilihat dari sudut pandang pemerintah legitimasi menurut A.M Lipset adalah : kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan kepercayaan masyarakat bahwa lembaga-lembaga atau bentuk-bentuk politik yang ada adalah yang paling wajar untuk masyarakat itu. Sedangkan menurut Miriam Budiardjo legitimasi adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada penguasa adalah wajar dan patut dihormati. Max Webber juga berpendapat bahwa Legitimasi adalah kebenaran sehingga mendatangkan kepercayaan terhadap legalitas.
Sehingga dalam suatu sistem pemerintahan legitimasi atau keabsahan adalah salah satu faktor mutlak yang harus ada jika ingin roda pemerintahan berjalan. Legitimasi adalah kebutuhan dasar bagi suatu sistem politik atau pemerintahan yang sangat menentukan apakah rakyat mengakui pemerintahan suatu negara atau tidak. Pendeknya tanpa keabsahan atau legitimasi sebuah pemerintahan negara tidak lebih dari suatu struktur pemerintahan yang bisa mengeluarkan peraturan dan kebijakan tapi belum tentu dipatuhi oleh masyarakat karena tidak ada pengakuan dari warganya sendiri.
Dalam teori kritisnya Jurgen Habermas mengatakan bahwa krisis legitimasi adalah situasi dimana rakyat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga publik dan negara dan hilangnya kesetiaan masyarakat. Menurut Habermas krisis ini disebabkan oleh kenyataan dimana kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu sistem pemerintahan cenderung bertentangan dengan kepentingan umum masyarakat, karena krisis dalam sistem politk dimana pertentangan antara kekuasaan politik dan ekonomi tidak bisa lagi dijustifikasi kebijakanya.
Sehingga melihat apa yang terjadi di Papua adalah merupakan sebuah krisis legitimasi. Kegagalan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dalam menjaga legitimasi dan kepercayaan masyarakat mengakibatkan Organisasi Papua merdeka sulit dituntaskan. Hasil dari sistem politik tidak mampu lagi mengakomodir kebutuhan dan keinginan masyarakat Papua.Kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan justru mendatangkan kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat Papua. Akibatnya akumulasi dari kekecewaan akan pemerintah ini menghasilkan keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah. Dan pada ahkirnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah mendatangkan ketiadaksetiaan terhadap negara dan melahirkan gerakan-gerakan separatisme.
PEMBAHASAN
2.1 Bumi Cendrawasih Selayang Pandang
Papua merupakan daerah yang sangat khusus bagi Indonesia. Wilayah tersebut praktis berbeda dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Orang Papua juga memilik ras yang berbeda dengan orang Indonesia pada umumnya, dengan kesamaan hanya pada beberapa daerah saja. Kata “Papua” sendiri berasal dari bahasa melayu yang artinya berambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada bentuk fisik suku-suku yang ada di Papua. Selain itu Papua juga merupakan salah satu daerah paling kaya sumber daya alamnya di Indonesia.
Masyarakat Papua juga memiliki sejarah perkembangan mereka sendiri dengan ciri khasnya sendiri. Pada zaman sebelum orang eropa datang rakyat Papua tidak pernah mengenal sistem kerajaan seperti yang kita kenal pada kebanyakan daerah- daerah di Indonesia.Masyarakat Papua pada zaman dulu dipimpin oleh kepala-kepala suku dan hidup dalam suku-suku tertentu.Masyarakat Papua menjalani nilai-nilai tradisional mereka untuk melindungi sumber kehidupan mereka, seperti larangan berburu di daerah-daerah tertentu, memakan hasil hutan dengan berlebihan, dan menyisihkan tempat-tempat khusus yang berkaitan dengan legenda atau mitologi suku atau desa. Menurut sejarah Papua juga merupakan daerah penghasil sagu metroxylon sagu) terbesar di dunia.
Sejak kedatangan bangsa Eropa di Papua kehidupan sosial masyarakat tradisional Papua mengalami pergeseran sedikit demi sedikit. Orang Eropa mulai melakukan eksploitasi dan produksi minyak mentah di beberapa tempat di tanah Papua. Namun orang Eropa yang datang masih menghormati kebudayaan masyarakat Papua, mereka tetap memperhatikan tanah dan hak-hak ulayat masyarakat serta memberikan kebebasan kepada orang Papua untuk tetap menjalani kehidupan sesuai dengan tatacara tradisi lokal mereka. Sangat berbeda saat Papua masuk dalam wilayah Indonesia, eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan mengabaikan tradisi dan hak-hak masyarakat setempat serta merusak lingkungan daerah Papua.
2.2 Organisasi Papua Merdeka (OPM)
Organisasi Papua Merdeka (OPM) terbentuk pada 1 april 1965. Gerakan ini terbentuk karena adanya kekecewaan dari masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia karena ingkar janji dan tidak memberikan kemerdekaan kepada negara Papua Barat. Karena tekanan yang kuat dari militer pada waktu itu memaksa OPM bergerak di bawah tanah. Sejak awal terbentuk OPM langsung mengadakan pelatihan – pelatihan militer kepada anggota- anggota OPM. Akhirnya setelah menjalani pelatihan selama beberapa bulan, sekitar 450 orang anggota OPM pada tanggal 18 juli 1965 sekitar pukul 04.00 pagi menyerbu pos TNI di Arfai dan setelah itu langsung berpencar kembali ke hutan. Pada akhirnya sampai saat ini OPM terus berkembang dengan model-model perlawanan yang sporadis dan geriliya.
Kemudian karena perbedaan ideologi para petingginya, OPM terpecah dalam beberapa kelompok dengan komando dan strategi perlawanan yang berbeda-beda dan terus bergerak secara sporadis di hutan-hutan.Tidak hanya itu OPM juga bergerak menggunakan senjata-senjata tradisional seperti panah, tombak, dan kapak.Sudah tidak terhitung berapa kali OPM bentrok dengan aparat negara,yang sampai dengan pemerintahan SBY sekarang masih terus terjadi.
Gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pertama kali di mulai di Manokwari, kemudian menjalar keseluruh kabupaten di Propinsi Papua ( Biak, Sorong, Fak-fak, Japen Waropen, Merauke, Jayawijaya, dan Jayapura). Ada beberapa bentuk pemberontakan yang dilakukan oleh OPM hingga sekarang ini;
1. Aksi perlawanan fisik bersenjata
2. Aksi penyanderaan
3. Aksi demonstrasi
4. Aksi pengibaran bendera bintang kejora
5. Aksi penyebaran Pamflet
6. Aksi rapat-rapat politik dan membentuk organisasi perjuangan lokal
7. Aksi pengrusakan atau pembongkaran
8. Aksi perjuangan tanpa kekerasan
Kegiatan politik OPM terbagi dua, yakni yang menuju ke luar negeri dan dalam negeri. Kegiatan luar negeri berpusat di Belanda, kemudian meluas ke Asia, Eropa, Amerika , dan Pasifik selatan. Sedangkan perjuangan di dalam negeri masih dalam cara begeriliya dengan bantuan dari Papua Intelegence Service (PIS).
2.3 Pergerakan Organisasi Papua Merdeka Era Susilo Bambang Yudhoyono dan Usaha Pemerintah Merangkul Masyarakat Papua
Pergerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di era reformasi terutama di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono semakin terang-terangan dalam usaha-usaha perjuanganya. Setelah pada era orde baru ditekan sedemikian rupa pergerakanya oleh ABRI dan hanya bergeliriya di hutan-huta,era reformasi dimanfaatkan OPM untuk semakin melantangkan suara dan perjuangan mereka untuk mendapatkan kemerdekaan. Pergerakan OPM sekarang tidak hanya di hutan-hutan lagi namun sudah berwujud lewat aksi-aksi demo yang dilaksanakan secara damai dan pelaksanaan pertemuan – pertemuan atau kongres baik di dalam negeri dan di luar negeri guna mencari dukungan.
Tidak hanya itu OPM juga sudah bertransformasi bentuk menjadi TPNNPB yakni Tentara Pembebasan Nasional Negara Papua Barat.OPM juga sudah mempunyai struktur pemerintahan layaknya sebuah negara. Perubahan pola-pola perjuangan OPM juga mulai modern, mulai ada lobi-lobi Internasional dan pembentukan gerakan-gerakan sosial untuk kemerdekaan Papua di luar negeri dan di dalam negeri. Kemudian dalam beberapa kasus – kasus penyerangan OPM mulai memberanikan diri dengan mengaku bertanggung jawab atas kejadian-kejadian tersebut.
Meski terpecah-pecah di daerah masing-masing perjuangan tentara pembebasan nasional OPM terus berjalan. Di bawah komando pemimpin masing-masing daerah, OPM bergerak merekrut anggota dan melancarkan perlawanan terhadap polisi maupun tentara. Dalam banyak kejadian OPM tidak hanya menyerang markas polisi atau tentara tapi para pekerja dari perusahaan – perusahaan tambang dan minyak di sana dan kadang-kadang melakukan penyanderaan. Basis utama tentara pembebasan nasional OPM sekarang ada di berbagai daerah namun yang paling besar ada di Puncak Jaya kemudian Merauke.
Bahkan sejak pemerintahan SBY, para anggota OPM tidak ragu lagi mengibarkan bendera bintang kejora. Sudah menjadi kewajiban bagi para anggota OPM setiap tanggal 1 desember melakukan upacara untuk memperingati hari kemerdekaan Papua dan menyanyikan lagu kebangsaan Papua.Bahkan setiap kali menyongsong hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 agustus pergerakan dan penyerangan OPM semakin intens, malahan saat upacara 17 agustus OPM mengibarkan bendera bintang kejora di tempat lain dan menyerang markas kepolisian dan tentara yang ada.
Pada masa pemerintahan SBY perjuangan OPM mendapat perhatian dan dukungan dari luar. Bahkan Inggris dan Amerika menunjukan keprihatinan terhadap apa yang terjadi di Papua. Dalam kongresnya tahun 2008 seluruh anggota kongres menyempatkan diri untuk membahas apa yang terjadi di Papua dan mengirimkan surat resmi kepada pemerintah Indonesia agar masalah di Papua segera diselesaikan. Tidak hanya itu 2 orang anggota parlemen Inggris bersama sesepuh OPM Benny Wonda yang tergabung dalam International Parliamentarian for West Papua(IPWP) dan International Lawyer for West Papua (ILWP) melaksanakan seminar di London dan menghasilkan keputusan yang mengatakan bahwa PEPERA (act of free choice) pada tahun 1969 tidak sah, serta perjanjian New York (New York Agreement) merupakan persengkongkolan pemerintah Indonesia , PBB dan Belanda. Menurut mereka harus diadakan referendum untuk membiarkan rakyat Papua memilih sendiri apakah ingin berintegrasi dengan Indonesia atau merdeka. Tidak hanya itu, ada juga dari pihak Amnesty Internasional dan Palang Merah Internasional turut bersimpati mengenai pelanggaran HAM oleh pemerintah Indonesia yang terjadi di Papua.
Pemerintahan SBY kemudian pada tahun 2007 memberikan Papua hak otonomi khusus dan kemudian membaginya menjadi dua propinsi yakni propinsi Papua dan propinsi Papua Barat (dulu biasa disebut Irian Jaya Barat). Otonomi khusus ini dimaksudkan oleh pemerintah untuk memberikan hak politik kepada pemerintah daerah yang setelah 40 tahun tidak pernah didapat putra – putri Papua.Hal ini dalam rangka memberikan memberikan kekuasaan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam rangka mengatur, mempercepat pembangunan di Papua dan meningkatkan kesejahtraan rakyat.Selain itu pemerintah juga secara tidak langsung berusaha merangkul masyarakat Papua yang sejak awal era reformasi semakin lantang menuntut kemerdekaan agar tetap percaya kepada pemerintah Indonesia dan menghindari keterlibatan dalam gerakan – gerakan separatis seperti OPM.
Dalam pemerintahannya juga, SBY telah mereformasi elemen-elemen keamanan negara seperti kepolisian,tentara, dan departemen keamanan. Telah terjadi secara perubahan dalam ketiga elemen ini yang intinya perubahan kearah yang lebih demokratis, akuntabel, dan desentralisasi. Kepolisian diharapkan mampu menjadi mitra yang melayani rakyat bukan seperti pada era orde baru yang sifatnya militeristik. Begitu juga restrukturisasi kementrian pertahanan dan mabes TNI yang dulu berada dibawah satu komando. Sekarang demi menghindari dominasi pihak militer dipisahkan kedalam wilayah masing-masing.Kemudian waktu dilantik untuk kedua kalinya sebagai presiden, SBY dalam pidatonya mengatakan ‘a millions friends and zero enemy’ otomatis menjadikan strategi pertahanan Indonesia lebih minimalis bukan agresif (offensive). Meski bukan secara langsung mengarah pada kepada masalah pelanggaran HAM oleh ABRI pada era orde baru di Papua namun kebijakan ini adalah satu bentuk untuk menghilangkan kesan menakutkan dan militristik kepada Kepolisian dan TNI oleh masyarakat Papua.
Dari beberapa kasus di atas memang mengindikasikan bahwa pemerintahan SBY sudah melakukan usaha-usaha pendekatan kepada rakyat Papua. Bukan lagi dalam bentuk pendekatan keamanan dan perberlakuan daerah oprasi militer (DOM) dan pemberlakuan jam malam. Pemerintah SBY jelas telah bergeser dari tindakan – indakan represif yang militeristik seperti zaman orde baru menunjukan bahwa pemerintahan SBY mulaicoba memahami kondisi masyarakat Papua.
.Namun dari intensitas kasus bentrokan yang masih tinggi memperjelas fakta bahwa pemerintah masih gagal dalam menangani OPM. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak banyak mengalami kemajuan yang dicapai dalam penyelesaian masalah OPM. Bentrokan terus terjadi dan korban dari pihak pemerintah, OPM, karyawan pabrik dan warga sipil semakin banyak. Semakin seringnya bendera kejora berkibar membuktikan kegagalan pemerintah. Peringatan 17 agustus yang selalu diiringi teror dari OPM mebuktikan bahwa pemerintah SBY masih belum mampu menjaga kedaulatan didalam negeri sendiri.
2.4 Mengapa Pemerintahan SBY Sampai Sekarang Gagal Menumpas Gerakan Separatisme organisasi papua merdeka (OPM)
Kegagalan pemerintah menumpas OPM tentu saja merupakan kegagalan pemerintah menjaga masyarakat Papua untuk tidak berbuat tindakan – tindakan separatisme. Sebagai suatu gerakan separtisme yang terorganisasi, OPM hanya bisa diberantas apabila ide yang mereka perjuangkan tercapai, baik lewat penyerahan kemerdekaan atau lewat kebijakan-kebijakan yang bisa membuat para anggota OPM mempercayai pemerintah Indonesia dan mau meninggalkan perjuangan mereka di OPM. Sehingga untuk memberantas OPM pemerintah harus mengerti dan mencoba melihat masalah menggunakan sudut pandang OPM. Saat tahu apa motif dan tujuan dari OPM baru kemudian mencari penyelesaian masalahnya dalam konteks perdamaian dan persatuan. Sehingga jelas masalah yang telah terjadi di Papua merupakan sebuah kegagalan pemerintah dalam membangun kepercayaan, menjaga keamanan, dan melindungi hak masyarakat Papua yang berdampak pada berdirinya gerakan separatisme OPM pada awal 1960an yang tidak pernah hilang sampai sekarang.Berikut uraian beberapa faktor yang menyebabkan pemerintahan SBY gagal menyelesaikan dan mencairkan OPM dalam negara kesatuan republik Indonesia.
2.4.1 Faktor Sejarah Orde Lama dan Orde Baru
2.4.1.1 Pemerintah Indonesia Ingkar Janji
OPM terbentuk akibat kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah orde lama. Negara Papua Barat yang sudah dideklarasikan sejak 1 desember 1961 di bawah naungan Belanda tiba-tiba tanpa sepengetahuan masyarakat Papua di caplok kemerdekaanya. Oleh PBB di bawah tekanan militer TRIKORA (Tri Komando Rakyat)dan Operasi Mandala kemudian kedaulatan pemerintahan Papua di serahkan kepada UNTEA (United Nations Temporary Executive Administration) pada 1962. Kemudian tidak sampai 1 tahun menjalankan administrasi pemerintahan di Papua, UNTEA menyerahkan tampuk pemerintahan kepada Indonesia dengan syarat bahwa sebelum 1969 pemerintahan Indonesia sudah harus mengadakan PEPERA (act of free choice) bagi masyarakat Papua untuk menentukan nasib bangsanya sendiri.
2.4.1.2 Operasi Militer
Setelah jendral Soeharto menjadi presiden situasi di Papua berubah drastis. Pada tahun 1965 pemerintah mendirikan Kodam (Komando daerah militer) XVII cendrawasih dan mulai menjalankan operasi khusus selama 4 tahun sebelum pepera.Kemudian di bawah operasi militer ini para anggota OPM di basmi dan rakyat di tekan dan dipaksa oleh militer agar pada saat pepera nanti memilih bergabung dengan Indonesia.Bahkan tanpa tahu pendapat masyarakat Papua pemerintah sudah membentuk pemerintahan sipil dan DPRD di Papua dan mendirikan. Alhasil pada pepera yang kontroversial dan penuh tipu daya(1969) berhasil di dapat konsensus bahwa masyarakat Papua ingin bergabung dengan NKRI.
Setelah pepera situasi di Papua makin bergejolak. OPM yang tidak terima dengan perlakuan pemerintah Indonesia berjuang secara sporadis menggempur TNI.Bahkan tercatat ada 17 kali peristiwa besar, petempuran antara OPM dan ABRI, penyanderaan oleh OPM, dan pendeklarasian kembali kemerdekaan Papua Barat secara diam – diam pada tahun (1971). Namun OPM yang secara kualitas militer payah membuat OPM hanya bisa bergerak secara geriliya di hutan-hutan sampai Soeharto lengser.
2.4.1.3 Marginalisasi Masyarakat Asli Papua
Undang-undang transmigrasi adalah penyebab utama masyarakat asli Papua termarginalisasi dari seluruh sektor kehidupan. Sejak akhir 1960an sampai awal 1990an pemerintah Soeharto telah mengirim beratus-ratus ribu penduduk jawa ke Papua. Akibatnya tanah-tanah adat masyarakat suku asli Papua dijadikan lahan permukiman bagi para transmigran. Semakin bertambahnya jumlah imigran menuntut lahan permukiman yang semakin luas dan akhirnya hutan-hutan di rambah dijadikan permukiman dan pembangunan sarana dan prasarana lainya.
Selain masalah tanah adat penduduk asli juga termarginalisasi dalam sektor ekonomi. Menurut penelitian Yayasan Penguatan Partisipasi dan Kemitraan Sipil Indonesia (YAPPIKA) penduduk asli Papua selama orde baru tidak mendapat perlakuan yang adil dalam menjalani usaha pengembangan.Kebanyakan para pemilik modal enggan untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat Papua. Selain itu alat-alat produksi pun semuanya di kuasai oleh warga asing semakin membuat masyarakat adat Papua terasing di tanah sendiri.
Ada juga perlakuan yang tidak adil oleh pemerintah pusat kepada masyarakat Papua. Jika pemerintah melakukan eksploitasi SDA dan pembuka lahan hutan untuk kepentingan permukiman UU Kehutanan, dan UU Penataan ruang seakan di abaikan pemerintah. Bahkan saat limbah Freeport menghancurkan perkebunan suku Amungme dan Komoro pemerintah tidak merespon. Perlakuan ini semakin tidak adil saat pejabat daerah pemerintah pusat era orde baru lebih banyak dipegang oleh masyarakat luar Papua.
2.4.1.4 Pelanggaran HAM di Papua
Sejak pertama kali Soekarno memerintahkan untuk merebut Irian Barat dari Belanda melalui TRIKORA(Tri Komando Rakyat), pelanggaran HAM mulai terjadi di Papua. Bahkan saat pemberlakuan daearah operasi militer (DOM) pada 1965 upaya-upaya kekerasan mulai dilakukan TNI untuk memaksa masyarakat Papua bergabung dengan Indonesia.Aksi kekerasan dan pelanggaran HAM pun terus berlanjut sampai pada akhir masa kepemimpinan Soeharto. Berikut data-data dari ELS-HAM Papua (2000);
I. Kabupaten Paniai (1968-1998)
a. Meninggal 614
b. Hilang 13
c. Diperkosa 94
II. Kabupaten Biak (1969-1972 dan 1998)
a. Meninggal 102
b. Hilang 3
c. Dianiaya 37
d. Ditahan 150
III. Kabupaten Wamena 1997
a. Kecamatan Keila 201 orang tewas
b. Kabupaten Asologaima 126 orang tewas
c. Kecamatan Wosi 148
IV. Kabupaten Jaya Wijaya
a. Meninggal 137
b. Hilang 2
c. Diperkosa 10
d. Dianiaya 3
e. Dibakar 13 gereja
f. Dibakar 13 kampung, 166 rumah, dan 29 rumah bujang
g. Jumlah total meninggal 921, hilang 23, Perkosa 11, ditahan 150,dianiaya 40,dibakar 221
Sejarah kelam masyarakat Papua dan OPM pada era orde baru lah yang membuat akar separatisme OPM semakin tertancap kuat dan semangat anggota OPM untuk memperjuangkan kemerdekaan semakin membatu. Kekerasan dan ketidakadilan yang terjadi di era orde baru menyisakan luka sejarah yang mendalam sekaligus mengerikan terhadap pemerintahan Indonesia.Luka inilah yang sekarang terus dipelihara oleh para anggota OPM dan mendasari tindakan mereka yang separatis.
Karena akar yang sudah tertancap begitu dalam inilah, mengapa OPM sukar untuk ditangani. Pemerintah di satu sisi adalah pihak yang menyiram dan memelihara akar itu sendiri. Sejatinya apa yang terjadi pada pemerintahan SBY sekarang adalah bahwa OPM tidak lagi percaya kepada pemerintahan Indonesia. Tidak perduli siapa yang memimpin goresan luka sejarah yang terukir di ingatan OPM terlalu lebar untuk dijahit.Meski sudah coba ditutupi atau di perban luka itu akan selalu terkoyak pada suatu hari. Akibatnya meski berbagai pendekatan telah dilakukan oleh pemerintah SBY tetap saja OPM terus bergeriliya mengancam kedaulatan NKRI.
Sehingga substantifnya OPM itu merupakan anak kandung dari hasil kebijakan - kebijakan pemerintah era orde baru itu sendiri.Dimana pemerintah gagal mendidiknya menjadi anak yang patuh karena terjadi pembohongan dan penindasan terhadap rakyat Papua pada era itu. Yang pada akhirnya anak ini terus dipelihara sampai era SBY dan telah menjadi dewasa dengan pengalaman sejarah kelam terhadap pemerintah. Sehingga apalah daya saat pemerintah sendiri yang melukai masyarakat Papua dan kemudian lewat Pemerintahan SBY berusaha disembuhkan, adalah hal yang wajar kalau usaha tersebut gagal.
2.4.2 Pelanggaran HAM dan Pendekatan Militer untuk membasmi OPM Era Pemerintahan SBY
Dalam perjalanan penumpasan OPM era pemerintahan SBY rupanya masih berjalan dalam pendekatan keamanan dan kekuatan militer terus dipertahankan di Papua. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan komitmen pemrintah SBY melakukan reformasi pada sektor keamanan dan restrukturisasi kemhan dan mabes polri. Dalam beberapa kesempatan Purnomo Yusgiantoro menhan RI juga terus memberikan instruksi untuk menambah pasukan TNI di Papua dalam rangka mengantisipasi OPM. Begitu juga Kapolri tahun 2009 Jenderal Bambang Hendarso selalu mengiyaratkan kepada kepolisian untuk tidak mentolerir OPM dan harus dikejar sampai dapat. Bahkan pada tahun 2010 wakapolres Jayapura memerintahkan aparatnya untuk langsung menembak mati anggota OPM yang mau merayakan hari kemerdekaan mereka pada 1 desember.
Selain itu dalam tiap tindakan yang diambil oleh kepolisian maupun TNI selalu diwarnai dengan kekerasan kepada tersangka yang ditangkap.Wakil ketua komnas HAM Ridha Saleh mengatakan bahwa sudah ada 54 kasus kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian sepanjang tahun 2002-2011.Kemudian terbongkarnya video kekerasan oleh TNI kepada beberapa masyarakat sipil yang sangat tidak berprikemanusiaan. Dan kemudian dalam kajian ham KontraS dikatakan bahwa pada tahun 2010 ada 10 kasus penyiksaan kepada masyarakat Papua baik oleh TNI maupun kepolisian. Selain itu ada juga korban kekerasan pada waktu kongres rakyat papua pada bulan oktober lalu danada juga 3 orang yang tewas secara mengenaskan.
Inilah suatu kesalahan besar pemerintahan SBY dalam menumpas PBB. Sejak awal kita tahu bahwa OPM merupakan gerakan yang hanya bisa dicabut dengan akarnya baru bisa terselesaikan. OPM itu merupakan gerakan yang bergerak atas landasan kebersamaan dan kesamaan nasib dengan seluruh rakyat Papua dan tidak akan tuntas tanpa kemerdekaan resmi Papua atau perjanjian yang memuaskan kedua pihak dengan pemerintah tanpa ada pemisahan diri. Justru pada saat polri dan TNI masih mempertahankan sistem militeristik dalam membasmi OPM maka yang terjadi adalah tingkat kekerasan dan kematian meningkat.Inilah kemudian yang kembali membakar semangat anggota OPM untuk membalas dan semakin membulatkan tekad mereka untuk berpisah dengan Indonesia. Tidak hanya itu, proses regenerasi pun terus berlanjut dan anggota baru OPM semakin banyak karena dorongan membalas TNI dan polri karena kematian saudara atau temanya.Yang semuanya berujung pada tidak akan selesainya permasalahan OPM.
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Perjuangan organisasi Papua merdeka (OPM) dari hari ke hari – hari semakin sulit untuk diredam. Intensitas penyerangan dan perlawanan OPM kepada aparat polisi maupun TNI semakin sering terjadi.Bentuk-bentuk perlawanan pun dari hari ke hari semakin terang – terangan dan menuntut pembebasan untuk tanah Papua. Perbendaharaan senjata OPM semakin meningkat di era SBY lewat perampasan – perampasan mereka di markas-markas polisi dan TNI. Tidak hanya itu, OPM sekarang mulai menyebut diri sebagai Tentara Pembebasan Nasional Negara Papua Barat (TPNPB) dan bergerak layaknya pasukan perang suatu negara dengan skill militer yang semakin hebat.
` Namun fenomena perjuangan OPM ini direspon dan ditangani dengan keliru oleh pemerintahan SBY. Tindakan pemerintah masih berupa pendekatan militeris yang ditujukan untuk mengancam OPM dengan kekuatan militer TNI dan kepolisisan. Penaganan masalah OPM dengan cara yang militeristik ini pun selalu berakhir pada kekerasan polisi dan TNI kepada anggota dan yang diduga anggota OPM dengan melanggar HAM. Penambahan pasukan dan kekuatan militer di Papua justru semakin menuang bensin di api semangat dan kebencian OPM terhadap motivasi mereka melawan pemerintah. Dan akhirnya regenerasi di OPM terus terjadi karena selalu ada generasi baru yang menggugat pemerintah karena fakta sejarah dan tindakan aparat yang masih mendominasi rkayat sipil hingga saat ini.
Pada akhirnya kesalahan pemerintahan SBY adalah tidak mampu meluruskan sejarah di tanah Papua.Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak mampu di bangun oleh pemerintahan SBY.Pemerintah tidak mampu memberikan alasan bagi anggota OPM dan seluruh simpatisan dan anggotanya untuk berbalik arah dan mau bergabung dengan Indonesia. Substansinya, karena sudah kehilangan kepercayaan kepada pemerintahan Indonesia dari berapa puluh tahun lalu hingga sekarang akhirnya kepercayaan itupun di era SBY terus dibiarkan tumbuh lewat pendekatanpendekatan militer yang menakutkan. Inilah yang menyebabkan SBY dalam usahanya akan selalu gagal dan bahkan samapai dia selesai memimpin OPM akan selalu hidup dan justru akan semakin kuat.
3.2 Saran
Sejarah yang menyakitkan sudah terlanjur terjadi dan memori mengecewakan sudah membentuk kerangka berpikir dan sudah mengakar dan membatu di jiwa OPM yang tujuanya tidak lain dan tidak bukan yakni untuk merdeka. Adalah dialog dan pengakomodiran tuntutan-tuntutan OPM inilah adalah hal mendasar yang harus segera dilakukan oleh pemerintahan SBY. Dialog ini dimaksudkan untuk pemerintah bisa lebih mendengar aspirasi OPM dan lebih memahami seperti apa sebenarnya OPM itu. Dialog ini kemudian harus segara dibarengi dengan penghentian operasi militer di Papua dan pengurangan personil TNI dan kepolisian yang ada di Papua sesuai standar untuk pengamanan saja bukan untuk berperang.Maksudnya adalah untuk menunjukan komitmen pemerintah akan kesungguhanya dan kepeduliannya kepada rakyat Papua terhadap fakta sejarah yang telah melukai mereka.Kemudian selanjutnya adalah bagaimana pemerintah membangun kepercayaan (trust building) dan meyakinkan rakyat Papua bahwa apa yang telah terjadi di masa lalu akan dijamin pemerintah tidak akan terulang lagi.Bagaimana pemerintahan SBY mampu berdialog dengan suku-suku asli yang sejak dulu tanah adat dan populasinya sudah dirampas oleh pembangunan tempat-tempat permukiman dan limbah Freeport adalah salah satu cara membamgum kepercayaan. Akhirnya setelah ada keselarasan antara pemerintahan dan OPM tentu saja keinginan OPM untuk memisahkan diri bisa di akomodir oleh pemerintah lewat kebijakan-kebijakan lain yang lebih berfaedah dan bisa membuat OPM puas meski integrasi adalah harga mati bagi pemerintah. Dan pemberian keistimewaan bagi propinsi Papua dan Papua barat adalah yang paling rasional untuk di lakukan saat ini.
DAFTAR PUSTAKA
Habermas Jurgen (1975), Krisis Legitimasi, Qalam, Yogyakarta
Edkins Jenny, Williams Vaughan Nick (2009), Teori-Teori Kritis Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional, Pustaka Baca, Yogyakarta
Budiardjo Miriam (2008), Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Wuryandari Ganewati, Mashad Dhurorudin, Pujiastuti Nuke Tri, Alami Nur Atiqah (2008),Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Pusaran Domestik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Raweyai TH Yorrys (2002) Mengapa Papua Ingin Merdeka, Desanti Grafika
Karoba Sem, Gebze L. Hanz dkk (2002) Papua Menggugat,11 November2001 Hari Kematian Demokrasi,Ham dan Perjuangan Damai di Papua,Galang Press, Yogyakarta
Yunanto.S (2010), 12 Tahun Menuju Pemolisian Demokratis. Jurnal Indonesia Review RSK Volume 2 November 2010.
Sukadis Beni (2010), Reformasi Sektor Keamanan dan Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, Jurnal Indonesia Review RSK Volume 2 November 2010.
Laporan Ham (2010), Kajian Ham KontraS Terhadap Definisi Penyiksaan di Papua (studi kasus video penyiksaan di youtube)
Newsletter (2011), Tren Ham Indonesia juli 2011,di unduh dari http://www.kontras.org
http://www.tempointeraktif.com, Kibarkan Bintang Kejora, 18 Orang Ditangkap, selasa 23 sepetember 2008
http://www.tempointeraktif.com, OPM Targetkan ReferendumPapua 2010,selasa 23 september 2008
http://www.okezone.com , Brimob dan OPM Baku Tembak di Membramo, minngu 24 mei 2009
http://kompas.com , OPM Geriliya, Polisi Kesulitan, kamis 25 juni 2009
http://www.okezone.com , Penyerang Pekerja PT Modern, Kelompok OPM, rabu 14 april 2010
http://www.okezone.com , Polisi Akan Tembak Mati Jika OPM 1 Desember Beraksi, senin 29 november 2010
http://vivanews.com , 30 anggota OPM Sandera Kawasan Tambang, rabu 28 april 2010
http://www.tempointeraktif.com , Polisi Endus Kelompok Baru di OPM , sabtu 4 desember 2010
http://www.tempointeraktif.com , OPM Bakar Bendera Merah Putih di Puncak Jaya, jumat 5 agustus 2011
http://vivanews.com , OPM Akui di Balik Tewasnya Kaplosek Mulia , kamis 27 oktober 2011
http://vivanews.com , Rentetan Penembakan di Papua Saat Hut RI , rabu 17 agustus 2011
http://vivanews.com , Upacara Hut Indonesia, OPM Tembak TNI , rabu 17 agustus 2011
1.1 Latar Belakang
Sudah hampir setengah abad sejak Irian Barat ( sekarang Papua) masuk dalam wilayah kesatuan republik Indonesia, namun masih ada saja gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI yakni Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sejak menjadi bagian dari Republik Indonesia pada awal 1960an sampai sekarang masyarakat Papua melalui Dewan dan Panel Presidium Papua terus memperjuangkan hak kemerdekaan rakyat Papua baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang bergerak dan berjuang secara sporadis di wilayah – wilayah Papua demi menuntut kebebasan masyarakat Papua.
Pada kenyataanya permasalahan gerakan organisasi Papua merdeka OPM pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sekarang ini justru semakin tidak terlihat titik terangnya. Bentrokan makin sering terjadi di tanah Papua dan semakin memperkeruh suasana. Transisi dari sistem pemerintahan otoritarianisme Soeharto sampai Demokratis era SBY belum mampu menyelesaikan masalah dan membawa ketenangan di tanah Papua. Bahkan pada era kepemimpinan SBY gerakan organisasi Papua merdeka semakin berani menunjukan diri dan melakukan perlawanan secara terang-terangan terhadap aparat – aparat pemerintah.
Dalam perjalanan sejarah, perjuangan gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) banyak sekali diwarnai bentrokan fisik dengan aparat negara baik polisi maupun tentara nasional Indonesia.Ini menunjukan ketidakmampuan pemerintah menyelesaikan masalah OPM ini,Bahkan di era pemerintahan SBY bentrokan - benrokan tetap terjadi dan justru semakin sering dan tak terbendung. Korban jiwa dan kerusakan materil pun terus bertambah tiap kali terjadi bentrok antara kedua pihak tersebut. Tidak hanya itu korban – korban sipil pun semakin bertambah tiap kali bentrokan atau kekacauan berlangsung. Selain warga sipil ada juga para karyawan perusahaan – perusahaan minyak seperti Freeport dan perusahaan lain yang sering menjadi korban dari tindakan – tindakan penyerangan dan penyanderaan OPM.
Pada akhrinya gerakan organisasi Papua merdeka menjadi satu hal yang harus segera dicarikan jalan keluarnya dan secepatnya diselesaikan oleh pemerintahan SBY. Pemerintah tidak boleh terus menerus gagal dan selalu melakukan tindakan represif saja.Semakin banyaknya korban sipil yang jatuh akibat bentrokan semakin membuat bumi yang kaya akan sumber daya alam ini menjadi memprihatikan dan membuat bumi cendrawasih jauh dari kata tentram. Parahnya lagi harmoni sosial di tanah Papua rusak dan wilayah negara kesatuan rebulblik Indonesia semakin terancam.Sehingga untuk mencapai ketentraman di Papua pemerintahan SBY tidak boleh gagal dalam menangani masalah OPM.
1.2 Rumusan Masalah
1. Mengapa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak mampu mengatasi masalah gerakan separatisme di Papua yang berada di bawah panji OPM?
1.2 Tujuan Penulisan
Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan penyebab-penyebab kenapa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono gagal menyelesaikan masalah separatisme di tanah papua dalam hal ini organisasi Papua Merdeka (OPM)
1.3 Landasan Teori
Menurut David Easton legitimasi adalah keyakinan dari anggota (masyarakat) bahwa sudah wajar baginya untuk menerima baik dan menaati penguasa dan memenuhi tuntutan-tuntutan dari rezim itu. Dilihat dari sudut pandang pemerintah legitimasi menurut A.M Lipset adalah : kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan kepercayaan masyarakat bahwa lembaga-lembaga atau bentuk-bentuk politik yang ada adalah yang paling wajar untuk masyarakat itu. Sedangkan menurut Miriam Budiardjo legitimasi adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada penguasa adalah wajar dan patut dihormati. Max Webber juga berpendapat bahwa Legitimasi adalah kebenaran sehingga mendatangkan kepercayaan terhadap legalitas.
Sehingga dalam suatu sistem pemerintahan legitimasi atau keabsahan adalah salah satu faktor mutlak yang harus ada jika ingin roda pemerintahan berjalan. Legitimasi adalah kebutuhan dasar bagi suatu sistem politik atau pemerintahan yang sangat menentukan apakah rakyat mengakui pemerintahan suatu negara atau tidak. Pendeknya tanpa keabsahan atau legitimasi sebuah pemerintahan negara tidak lebih dari suatu struktur pemerintahan yang bisa mengeluarkan peraturan dan kebijakan tapi belum tentu dipatuhi oleh masyarakat karena tidak ada pengakuan dari warganya sendiri.
Dalam teori kritisnya Jurgen Habermas mengatakan bahwa krisis legitimasi adalah situasi dimana rakyat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga-lembaga publik dan negara dan hilangnya kesetiaan masyarakat. Menurut Habermas krisis ini disebabkan oleh kenyataan dimana kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu sistem pemerintahan cenderung bertentangan dengan kepentingan umum masyarakat, karena krisis dalam sistem politk dimana pertentangan antara kekuasaan politik dan ekonomi tidak bisa lagi dijustifikasi kebijakanya.
Sehingga melihat apa yang terjadi di Papua adalah merupakan sebuah krisis legitimasi. Kegagalan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dalam menjaga legitimasi dan kepercayaan masyarakat mengakibatkan Organisasi Papua merdeka sulit dituntaskan. Hasil dari sistem politik tidak mampu lagi mengakomodir kebutuhan dan keinginan masyarakat Papua.Kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan justru mendatangkan kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat Papua. Akibatnya akumulasi dari kekecewaan akan pemerintah ini menghasilkan keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah. Dan pada ahkirnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah mendatangkan ketiadaksetiaan terhadap negara dan melahirkan gerakan-gerakan separatisme.
PEMBAHASAN
2.1 Bumi Cendrawasih Selayang Pandang
Papua merupakan daerah yang sangat khusus bagi Indonesia. Wilayah tersebut praktis berbeda dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Orang Papua juga memilik ras yang berbeda dengan orang Indonesia pada umumnya, dengan kesamaan hanya pada beberapa daerah saja. Kata “Papua” sendiri berasal dari bahasa melayu yang artinya berambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada bentuk fisik suku-suku yang ada di Papua. Selain itu Papua juga merupakan salah satu daerah paling kaya sumber daya alamnya di Indonesia.
Masyarakat Papua juga memiliki sejarah perkembangan mereka sendiri dengan ciri khasnya sendiri. Pada zaman sebelum orang eropa datang rakyat Papua tidak pernah mengenal sistem kerajaan seperti yang kita kenal pada kebanyakan daerah- daerah di Indonesia.Masyarakat Papua pada zaman dulu dipimpin oleh kepala-kepala suku dan hidup dalam suku-suku tertentu.Masyarakat Papua menjalani nilai-nilai tradisional mereka untuk melindungi sumber kehidupan mereka, seperti larangan berburu di daerah-daerah tertentu, memakan hasil hutan dengan berlebihan, dan menyisihkan tempat-tempat khusus yang berkaitan dengan legenda atau mitologi suku atau desa. Menurut sejarah Papua juga merupakan daerah penghasil sagu metroxylon sagu) terbesar di dunia.
Sejak kedatangan bangsa Eropa di Papua kehidupan sosial masyarakat tradisional Papua mengalami pergeseran sedikit demi sedikit. Orang Eropa mulai melakukan eksploitasi dan produksi minyak mentah di beberapa tempat di tanah Papua. Namun orang Eropa yang datang masih menghormati kebudayaan masyarakat Papua, mereka tetap memperhatikan tanah dan hak-hak ulayat masyarakat serta memberikan kebebasan kepada orang Papua untuk tetap menjalani kehidupan sesuai dengan tatacara tradisi lokal mereka. Sangat berbeda saat Papua masuk dalam wilayah Indonesia, eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan mengabaikan tradisi dan hak-hak masyarakat setempat serta merusak lingkungan daerah Papua.
2.2 Organisasi Papua Merdeka (OPM)
Organisasi Papua Merdeka (OPM) terbentuk pada 1 april 1965. Gerakan ini terbentuk karena adanya kekecewaan dari masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia karena ingkar janji dan tidak memberikan kemerdekaan kepada negara Papua Barat. Karena tekanan yang kuat dari militer pada waktu itu memaksa OPM bergerak di bawah tanah. Sejak awal terbentuk OPM langsung mengadakan pelatihan – pelatihan militer kepada anggota- anggota OPM. Akhirnya setelah menjalani pelatihan selama beberapa bulan, sekitar 450 orang anggota OPM pada tanggal 18 juli 1965 sekitar pukul 04.00 pagi menyerbu pos TNI di Arfai dan setelah itu langsung berpencar kembali ke hutan. Pada akhirnya sampai saat ini OPM terus berkembang dengan model-model perlawanan yang sporadis dan geriliya.
Kemudian karena perbedaan ideologi para petingginya, OPM terpecah dalam beberapa kelompok dengan komando dan strategi perlawanan yang berbeda-beda dan terus bergerak secara sporadis di hutan-hutan.Tidak hanya itu OPM juga bergerak menggunakan senjata-senjata tradisional seperti panah, tombak, dan kapak.Sudah tidak terhitung berapa kali OPM bentrok dengan aparat negara,yang sampai dengan pemerintahan SBY sekarang masih terus terjadi.
Gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pertama kali di mulai di Manokwari, kemudian menjalar keseluruh kabupaten di Propinsi Papua ( Biak, Sorong, Fak-fak, Japen Waropen, Merauke, Jayawijaya, dan Jayapura). Ada beberapa bentuk pemberontakan yang dilakukan oleh OPM hingga sekarang ini;
1. Aksi perlawanan fisik bersenjata
2. Aksi penyanderaan
3. Aksi demonstrasi
4. Aksi pengibaran bendera bintang kejora
5. Aksi penyebaran Pamflet
6. Aksi rapat-rapat politik dan membentuk organisasi perjuangan lokal
7. Aksi pengrusakan atau pembongkaran
8. Aksi perjuangan tanpa kekerasan
Kegiatan politik OPM terbagi dua, yakni yang menuju ke luar negeri dan dalam negeri. Kegiatan luar negeri berpusat di Belanda, kemudian meluas ke Asia, Eropa, Amerika , dan Pasifik selatan. Sedangkan perjuangan di dalam negeri masih dalam cara begeriliya dengan bantuan dari Papua Intelegence Service (PIS).
2.3 Pergerakan Organisasi Papua Merdeka Era Susilo Bambang Yudhoyono dan Usaha Pemerintah Merangkul Masyarakat Papua
Pergerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di era reformasi terutama di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono semakin terang-terangan dalam usaha-usaha perjuanganya. Setelah pada era orde baru ditekan sedemikian rupa pergerakanya oleh ABRI dan hanya bergeliriya di hutan-huta,era reformasi dimanfaatkan OPM untuk semakin melantangkan suara dan perjuangan mereka untuk mendapatkan kemerdekaan. Pergerakan OPM sekarang tidak hanya di hutan-hutan lagi namun sudah berwujud lewat aksi-aksi demo yang dilaksanakan secara damai dan pelaksanaan pertemuan – pertemuan atau kongres baik di dalam negeri dan di luar negeri guna mencari dukungan.
Tidak hanya itu OPM juga sudah bertransformasi bentuk menjadi TPNNPB yakni Tentara Pembebasan Nasional Negara Papua Barat.OPM juga sudah mempunyai struktur pemerintahan layaknya sebuah negara. Perubahan pola-pola perjuangan OPM juga mulai modern, mulai ada lobi-lobi Internasional dan pembentukan gerakan-gerakan sosial untuk kemerdekaan Papua di luar negeri dan di dalam negeri. Kemudian dalam beberapa kasus – kasus penyerangan OPM mulai memberanikan diri dengan mengaku bertanggung jawab atas kejadian-kejadian tersebut.
Meski terpecah-pecah di daerah masing-masing perjuangan tentara pembebasan nasional OPM terus berjalan. Di bawah komando pemimpin masing-masing daerah, OPM bergerak merekrut anggota dan melancarkan perlawanan terhadap polisi maupun tentara. Dalam banyak kejadian OPM tidak hanya menyerang markas polisi atau tentara tapi para pekerja dari perusahaan – perusahaan tambang dan minyak di sana dan kadang-kadang melakukan penyanderaan. Basis utama tentara pembebasan nasional OPM sekarang ada di berbagai daerah namun yang paling besar ada di Puncak Jaya kemudian Merauke.
Bahkan sejak pemerintahan SBY, para anggota OPM tidak ragu lagi mengibarkan bendera bintang kejora. Sudah menjadi kewajiban bagi para anggota OPM setiap tanggal 1 desember melakukan upacara untuk memperingati hari kemerdekaan Papua dan menyanyikan lagu kebangsaan Papua.Bahkan setiap kali menyongsong hari kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 agustus pergerakan dan penyerangan OPM semakin intens, malahan saat upacara 17 agustus OPM mengibarkan bendera bintang kejora di tempat lain dan menyerang markas kepolisian dan tentara yang ada.
Pada masa pemerintahan SBY perjuangan OPM mendapat perhatian dan dukungan dari luar. Bahkan Inggris dan Amerika menunjukan keprihatinan terhadap apa yang terjadi di Papua. Dalam kongresnya tahun 2008 seluruh anggota kongres menyempatkan diri untuk membahas apa yang terjadi di Papua dan mengirimkan surat resmi kepada pemerintah Indonesia agar masalah di Papua segera diselesaikan. Tidak hanya itu 2 orang anggota parlemen Inggris bersama sesepuh OPM Benny Wonda yang tergabung dalam International Parliamentarian for West Papua(IPWP) dan International Lawyer for West Papua (ILWP) melaksanakan seminar di London dan menghasilkan keputusan yang mengatakan bahwa PEPERA (act of free choice) pada tahun 1969 tidak sah, serta perjanjian New York (New York Agreement) merupakan persengkongkolan pemerintah Indonesia , PBB dan Belanda. Menurut mereka harus diadakan referendum untuk membiarkan rakyat Papua memilih sendiri apakah ingin berintegrasi dengan Indonesia atau merdeka. Tidak hanya itu, ada juga dari pihak Amnesty Internasional dan Palang Merah Internasional turut bersimpati mengenai pelanggaran HAM oleh pemerintah Indonesia yang terjadi di Papua.
Pemerintahan SBY kemudian pada tahun 2007 memberikan Papua hak otonomi khusus dan kemudian membaginya menjadi dua propinsi yakni propinsi Papua dan propinsi Papua Barat (dulu biasa disebut Irian Jaya Barat). Otonomi khusus ini dimaksudkan oleh pemerintah untuk memberikan hak politik kepada pemerintah daerah yang setelah 40 tahun tidak pernah didapat putra – putri Papua.Hal ini dalam rangka memberikan memberikan kekuasaan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam rangka mengatur, mempercepat pembangunan di Papua dan meningkatkan kesejahtraan rakyat.Selain itu pemerintah juga secara tidak langsung berusaha merangkul masyarakat Papua yang sejak awal era reformasi semakin lantang menuntut kemerdekaan agar tetap percaya kepada pemerintah Indonesia dan menghindari keterlibatan dalam gerakan – gerakan separatis seperti OPM.
Dalam pemerintahannya juga, SBY telah mereformasi elemen-elemen keamanan negara seperti kepolisian,tentara, dan departemen keamanan. Telah terjadi secara perubahan dalam ketiga elemen ini yang intinya perubahan kearah yang lebih demokratis, akuntabel, dan desentralisasi. Kepolisian diharapkan mampu menjadi mitra yang melayani rakyat bukan seperti pada era orde baru yang sifatnya militeristik. Begitu juga restrukturisasi kementrian pertahanan dan mabes TNI yang dulu berada dibawah satu komando. Sekarang demi menghindari dominasi pihak militer dipisahkan kedalam wilayah masing-masing.Kemudian waktu dilantik untuk kedua kalinya sebagai presiden, SBY dalam pidatonya mengatakan ‘a millions friends and zero enemy’ otomatis menjadikan strategi pertahanan Indonesia lebih minimalis bukan agresif (offensive). Meski bukan secara langsung mengarah pada kepada masalah pelanggaran HAM oleh ABRI pada era orde baru di Papua namun kebijakan ini adalah satu bentuk untuk menghilangkan kesan menakutkan dan militristik kepada Kepolisian dan TNI oleh masyarakat Papua.
Dari beberapa kasus di atas memang mengindikasikan bahwa pemerintahan SBY sudah melakukan usaha-usaha pendekatan kepada rakyat Papua. Bukan lagi dalam bentuk pendekatan keamanan dan perberlakuan daerah oprasi militer (DOM) dan pemberlakuan jam malam. Pemerintah SBY jelas telah bergeser dari tindakan – indakan represif yang militeristik seperti zaman orde baru menunjukan bahwa pemerintahan SBY mulaicoba memahami kondisi masyarakat Papua.
.Namun dari intensitas kasus bentrokan yang masih tinggi memperjelas fakta bahwa pemerintah masih gagal dalam menangani OPM. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak banyak mengalami kemajuan yang dicapai dalam penyelesaian masalah OPM. Bentrokan terus terjadi dan korban dari pihak pemerintah, OPM, karyawan pabrik dan warga sipil semakin banyak. Semakin seringnya bendera kejora berkibar membuktikan kegagalan pemerintah. Peringatan 17 agustus yang selalu diiringi teror dari OPM mebuktikan bahwa pemerintah SBY masih belum mampu menjaga kedaulatan didalam negeri sendiri.
2.4 Mengapa Pemerintahan SBY Sampai Sekarang Gagal Menumpas Gerakan Separatisme organisasi papua merdeka (OPM)
Kegagalan pemerintah menumpas OPM tentu saja merupakan kegagalan pemerintah menjaga masyarakat Papua untuk tidak berbuat tindakan – tindakan separatisme. Sebagai suatu gerakan separtisme yang terorganisasi, OPM hanya bisa diberantas apabila ide yang mereka perjuangkan tercapai, baik lewat penyerahan kemerdekaan atau lewat kebijakan-kebijakan yang bisa membuat para anggota OPM mempercayai pemerintah Indonesia dan mau meninggalkan perjuangan mereka di OPM. Sehingga untuk memberantas OPM pemerintah harus mengerti dan mencoba melihat masalah menggunakan sudut pandang OPM. Saat tahu apa motif dan tujuan dari OPM baru kemudian mencari penyelesaian masalahnya dalam konteks perdamaian dan persatuan. Sehingga jelas masalah yang telah terjadi di Papua merupakan sebuah kegagalan pemerintah dalam membangun kepercayaan, menjaga keamanan, dan melindungi hak masyarakat Papua yang berdampak pada berdirinya gerakan separatisme OPM pada awal 1960an yang tidak pernah hilang sampai sekarang.Berikut uraian beberapa faktor yang menyebabkan pemerintahan SBY gagal menyelesaikan dan mencairkan OPM dalam negara kesatuan republik Indonesia.
2.4.1 Faktor Sejarah Orde Lama dan Orde Baru
2.4.1.1 Pemerintah Indonesia Ingkar Janji
OPM terbentuk akibat kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah orde lama. Negara Papua Barat yang sudah dideklarasikan sejak 1 desember 1961 di bawah naungan Belanda tiba-tiba tanpa sepengetahuan masyarakat Papua di caplok kemerdekaanya. Oleh PBB di bawah tekanan militer TRIKORA (Tri Komando Rakyat)dan Operasi Mandala kemudian kedaulatan pemerintahan Papua di serahkan kepada UNTEA (United Nations Temporary Executive Administration) pada 1962. Kemudian tidak sampai 1 tahun menjalankan administrasi pemerintahan di Papua, UNTEA menyerahkan tampuk pemerintahan kepada Indonesia dengan syarat bahwa sebelum 1969 pemerintahan Indonesia sudah harus mengadakan PEPERA (act of free choice) bagi masyarakat Papua untuk menentukan nasib bangsanya sendiri.
2.4.1.2 Operasi Militer
Setelah jendral Soeharto menjadi presiden situasi di Papua berubah drastis. Pada tahun 1965 pemerintah mendirikan Kodam (Komando daerah militer) XVII cendrawasih dan mulai menjalankan operasi khusus selama 4 tahun sebelum pepera.Kemudian di bawah operasi militer ini para anggota OPM di basmi dan rakyat di tekan dan dipaksa oleh militer agar pada saat pepera nanti memilih bergabung dengan Indonesia.Bahkan tanpa tahu pendapat masyarakat Papua pemerintah sudah membentuk pemerintahan sipil dan DPRD di Papua dan mendirikan. Alhasil pada pepera yang kontroversial dan penuh tipu daya(1969) berhasil di dapat konsensus bahwa masyarakat Papua ingin bergabung dengan NKRI.
Setelah pepera situasi di Papua makin bergejolak. OPM yang tidak terima dengan perlakuan pemerintah Indonesia berjuang secara sporadis menggempur TNI.Bahkan tercatat ada 17 kali peristiwa besar, petempuran antara OPM dan ABRI, penyanderaan oleh OPM, dan pendeklarasian kembali kemerdekaan Papua Barat secara diam – diam pada tahun (1971). Namun OPM yang secara kualitas militer payah membuat OPM hanya bisa bergerak secara geriliya di hutan-hutan sampai Soeharto lengser.
2.4.1.3 Marginalisasi Masyarakat Asli Papua
Undang-undang transmigrasi adalah penyebab utama masyarakat asli Papua termarginalisasi dari seluruh sektor kehidupan. Sejak akhir 1960an sampai awal 1990an pemerintah Soeharto telah mengirim beratus-ratus ribu penduduk jawa ke Papua. Akibatnya tanah-tanah adat masyarakat suku asli Papua dijadikan lahan permukiman bagi para transmigran. Semakin bertambahnya jumlah imigran menuntut lahan permukiman yang semakin luas dan akhirnya hutan-hutan di rambah dijadikan permukiman dan pembangunan sarana dan prasarana lainya.
Selain masalah tanah adat penduduk asli juga termarginalisasi dalam sektor ekonomi. Menurut penelitian Yayasan Penguatan Partisipasi dan Kemitraan Sipil Indonesia (YAPPIKA) penduduk asli Papua selama orde baru tidak mendapat perlakuan yang adil dalam menjalani usaha pengembangan.Kebanyakan para pemilik modal enggan untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat Papua. Selain itu alat-alat produksi pun semuanya di kuasai oleh warga asing semakin membuat masyarakat adat Papua terasing di tanah sendiri.
Ada juga perlakuan yang tidak adil oleh pemerintah pusat kepada masyarakat Papua. Jika pemerintah melakukan eksploitasi SDA dan pembuka lahan hutan untuk kepentingan permukiman UU Kehutanan, dan UU Penataan ruang seakan di abaikan pemerintah. Bahkan saat limbah Freeport menghancurkan perkebunan suku Amungme dan Komoro pemerintah tidak merespon. Perlakuan ini semakin tidak adil saat pejabat daerah pemerintah pusat era orde baru lebih banyak dipegang oleh masyarakat luar Papua.
2.4.1.4 Pelanggaran HAM di Papua
Sejak pertama kali Soekarno memerintahkan untuk merebut Irian Barat dari Belanda melalui TRIKORA(Tri Komando Rakyat), pelanggaran HAM mulai terjadi di Papua. Bahkan saat pemberlakuan daearah operasi militer (DOM) pada 1965 upaya-upaya kekerasan mulai dilakukan TNI untuk memaksa masyarakat Papua bergabung dengan Indonesia.Aksi kekerasan dan pelanggaran HAM pun terus berlanjut sampai pada akhir masa kepemimpinan Soeharto. Berikut data-data dari ELS-HAM Papua (2000);
I. Kabupaten Paniai (1968-1998)
a. Meninggal 614
b. Hilang 13
c. Diperkosa 94
II. Kabupaten Biak (1969-1972 dan 1998)
a. Meninggal 102
b. Hilang 3
c. Dianiaya 37
d. Ditahan 150
III. Kabupaten Wamena 1997
a. Kecamatan Keila 201 orang tewas
b. Kabupaten Asologaima 126 orang tewas
c. Kecamatan Wosi 148
IV. Kabupaten Jaya Wijaya
a. Meninggal 137
b. Hilang 2
c. Diperkosa 10
d. Dianiaya 3
e. Dibakar 13 gereja
f. Dibakar 13 kampung, 166 rumah, dan 29 rumah bujang
g. Jumlah total meninggal 921, hilang 23, Perkosa 11, ditahan 150,dianiaya 40,dibakar 221
Sejarah kelam masyarakat Papua dan OPM pada era orde baru lah yang membuat akar separatisme OPM semakin tertancap kuat dan semangat anggota OPM untuk memperjuangkan kemerdekaan semakin membatu. Kekerasan dan ketidakadilan yang terjadi di era orde baru menyisakan luka sejarah yang mendalam sekaligus mengerikan terhadap pemerintahan Indonesia.Luka inilah yang sekarang terus dipelihara oleh para anggota OPM dan mendasari tindakan mereka yang separatis.
Karena akar yang sudah tertancap begitu dalam inilah, mengapa OPM sukar untuk ditangani. Pemerintah di satu sisi adalah pihak yang menyiram dan memelihara akar itu sendiri. Sejatinya apa yang terjadi pada pemerintahan SBY sekarang adalah bahwa OPM tidak lagi percaya kepada pemerintahan Indonesia. Tidak perduli siapa yang memimpin goresan luka sejarah yang terukir di ingatan OPM terlalu lebar untuk dijahit.Meski sudah coba ditutupi atau di perban luka itu akan selalu terkoyak pada suatu hari. Akibatnya meski berbagai pendekatan telah dilakukan oleh pemerintah SBY tetap saja OPM terus bergeriliya mengancam kedaulatan NKRI.
Sehingga substantifnya OPM itu merupakan anak kandung dari hasil kebijakan - kebijakan pemerintah era orde baru itu sendiri.Dimana pemerintah gagal mendidiknya menjadi anak yang patuh karena terjadi pembohongan dan penindasan terhadap rakyat Papua pada era itu. Yang pada akhirnya anak ini terus dipelihara sampai era SBY dan telah menjadi dewasa dengan pengalaman sejarah kelam terhadap pemerintah. Sehingga apalah daya saat pemerintah sendiri yang melukai masyarakat Papua dan kemudian lewat Pemerintahan SBY berusaha disembuhkan, adalah hal yang wajar kalau usaha tersebut gagal.
2.4.2 Pelanggaran HAM dan Pendekatan Militer untuk membasmi OPM Era Pemerintahan SBY
Dalam perjalanan penumpasan OPM era pemerintahan SBY rupanya masih berjalan dalam pendekatan keamanan dan kekuatan militer terus dipertahankan di Papua. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan komitmen pemrintah SBY melakukan reformasi pada sektor keamanan dan restrukturisasi kemhan dan mabes polri. Dalam beberapa kesempatan Purnomo Yusgiantoro menhan RI juga terus memberikan instruksi untuk menambah pasukan TNI di Papua dalam rangka mengantisipasi OPM. Begitu juga Kapolri tahun 2009 Jenderal Bambang Hendarso selalu mengiyaratkan kepada kepolisian untuk tidak mentolerir OPM dan harus dikejar sampai dapat. Bahkan pada tahun 2010 wakapolres Jayapura memerintahkan aparatnya untuk langsung menembak mati anggota OPM yang mau merayakan hari kemerdekaan mereka pada 1 desember.
Selain itu dalam tiap tindakan yang diambil oleh kepolisian maupun TNI selalu diwarnai dengan kekerasan kepada tersangka yang ditangkap.Wakil ketua komnas HAM Ridha Saleh mengatakan bahwa sudah ada 54 kasus kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian sepanjang tahun 2002-2011.Kemudian terbongkarnya video kekerasan oleh TNI kepada beberapa masyarakat sipil yang sangat tidak berprikemanusiaan. Dan kemudian dalam kajian ham KontraS dikatakan bahwa pada tahun 2010 ada 10 kasus penyiksaan kepada masyarakat Papua baik oleh TNI maupun kepolisian. Selain itu ada juga korban kekerasan pada waktu kongres rakyat papua pada bulan oktober lalu danada juga 3 orang yang tewas secara mengenaskan.
Inilah suatu kesalahan besar pemerintahan SBY dalam menumpas PBB. Sejak awal kita tahu bahwa OPM merupakan gerakan yang hanya bisa dicabut dengan akarnya baru bisa terselesaikan. OPM itu merupakan gerakan yang bergerak atas landasan kebersamaan dan kesamaan nasib dengan seluruh rakyat Papua dan tidak akan tuntas tanpa kemerdekaan resmi Papua atau perjanjian yang memuaskan kedua pihak dengan pemerintah tanpa ada pemisahan diri. Justru pada saat polri dan TNI masih mempertahankan sistem militeristik dalam membasmi OPM maka yang terjadi adalah tingkat kekerasan dan kematian meningkat.Inilah kemudian yang kembali membakar semangat anggota OPM untuk membalas dan semakin membulatkan tekad mereka untuk berpisah dengan Indonesia. Tidak hanya itu, proses regenerasi pun terus berlanjut dan anggota baru OPM semakin banyak karena dorongan membalas TNI dan polri karena kematian saudara atau temanya.Yang semuanya berujung pada tidak akan selesainya permasalahan OPM.
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Perjuangan organisasi Papua merdeka (OPM) dari hari ke hari – hari semakin sulit untuk diredam. Intensitas penyerangan dan perlawanan OPM kepada aparat polisi maupun TNI semakin sering terjadi.Bentuk-bentuk perlawanan pun dari hari ke hari semakin terang – terangan dan menuntut pembebasan untuk tanah Papua. Perbendaharaan senjata OPM semakin meningkat di era SBY lewat perampasan – perampasan mereka di markas-markas polisi dan TNI. Tidak hanya itu, OPM sekarang mulai menyebut diri sebagai Tentara Pembebasan Nasional Negara Papua Barat (TPNPB) dan bergerak layaknya pasukan perang suatu negara dengan skill militer yang semakin hebat.
` Namun fenomena perjuangan OPM ini direspon dan ditangani dengan keliru oleh pemerintahan SBY. Tindakan pemerintah masih berupa pendekatan militeris yang ditujukan untuk mengancam OPM dengan kekuatan militer TNI dan kepolisisan. Penaganan masalah OPM dengan cara yang militeristik ini pun selalu berakhir pada kekerasan polisi dan TNI kepada anggota dan yang diduga anggota OPM dengan melanggar HAM. Penambahan pasukan dan kekuatan militer di Papua justru semakin menuang bensin di api semangat dan kebencian OPM terhadap motivasi mereka melawan pemerintah. Dan akhirnya regenerasi di OPM terus terjadi karena selalu ada generasi baru yang menggugat pemerintah karena fakta sejarah dan tindakan aparat yang masih mendominasi rkayat sipil hingga saat ini.
Pada akhirnya kesalahan pemerintahan SBY adalah tidak mampu meluruskan sejarah di tanah Papua.Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak mampu di bangun oleh pemerintahan SBY.Pemerintah tidak mampu memberikan alasan bagi anggota OPM dan seluruh simpatisan dan anggotanya untuk berbalik arah dan mau bergabung dengan Indonesia. Substansinya, karena sudah kehilangan kepercayaan kepada pemerintahan Indonesia dari berapa puluh tahun lalu hingga sekarang akhirnya kepercayaan itupun di era SBY terus dibiarkan tumbuh lewat pendekatanpendekatan militer yang menakutkan. Inilah yang menyebabkan SBY dalam usahanya akan selalu gagal dan bahkan samapai dia selesai memimpin OPM akan selalu hidup dan justru akan semakin kuat.
3.2 Saran
Sejarah yang menyakitkan sudah terlanjur terjadi dan memori mengecewakan sudah membentuk kerangka berpikir dan sudah mengakar dan membatu di jiwa OPM yang tujuanya tidak lain dan tidak bukan yakni untuk merdeka. Adalah dialog dan pengakomodiran tuntutan-tuntutan OPM inilah adalah hal mendasar yang harus segera dilakukan oleh pemerintahan SBY. Dialog ini dimaksudkan untuk pemerintah bisa lebih mendengar aspirasi OPM dan lebih memahami seperti apa sebenarnya OPM itu. Dialog ini kemudian harus segara dibarengi dengan penghentian operasi militer di Papua dan pengurangan personil TNI dan kepolisian yang ada di Papua sesuai standar untuk pengamanan saja bukan untuk berperang.Maksudnya adalah untuk menunjukan komitmen pemerintah akan kesungguhanya dan kepeduliannya kepada rakyat Papua terhadap fakta sejarah yang telah melukai mereka.Kemudian selanjutnya adalah bagaimana pemerintah membangun kepercayaan (trust building) dan meyakinkan rakyat Papua bahwa apa yang telah terjadi di masa lalu akan dijamin pemerintah tidak akan terulang lagi.Bagaimana pemerintahan SBY mampu berdialog dengan suku-suku asli yang sejak dulu tanah adat dan populasinya sudah dirampas oleh pembangunan tempat-tempat permukiman dan limbah Freeport adalah salah satu cara membamgum kepercayaan. Akhirnya setelah ada keselarasan antara pemerintahan dan OPM tentu saja keinginan OPM untuk memisahkan diri bisa di akomodir oleh pemerintah lewat kebijakan-kebijakan lain yang lebih berfaedah dan bisa membuat OPM puas meski integrasi adalah harga mati bagi pemerintah. Dan pemberian keistimewaan bagi propinsi Papua dan Papua barat adalah yang paling rasional untuk di lakukan saat ini.
DAFTAR PUSTAKA
Habermas Jurgen (1975), Krisis Legitimasi, Qalam, Yogyakarta
Edkins Jenny, Williams Vaughan Nick (2009), Teori-Teori Kritis Menantang Pandangan Utama Studi Politik Internasional, Pustaka Baca, Yogyakarta
Budiardjo Miriam (2008), Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
Wuryandari Ganewati, Mashad Dhurorudin, Pujiastuti Nuke Tri, Alami Nur Atiqah (2008),Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Pusaran Domestik, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Raweyai TH Yorrys (2002) Mengapa Papua Ingin Merdeka, Desanti Grafika
Karoba Sem, Gebze L. Hanz dkk (2002) Papua Menggugat,11 November2001 Hari Kematian Demokrasi,Ham dan Perjuangan Damai di Papua,Galang Press, Yogyakarta
Yunanto.S (2010), 12 Tahun Menuju Pemolisian Demokratis. Jurnal Indonesia Review RSK Volume 2 November 2010.
Sukadis Beni (2010), Reformasi Sektor Keamanan dan Kementrian Pertahanan Republik Indonesia, Jurnal Indonesia Review RSK Volume 2 November 2010.
Laporan Ham (2010), Kajian Ham KontraS Terhadap Definisi Penyiksaan di Papua (studi kasus video penyiksaan di youtube)
Newsletter (2011), Tren Ham Indonesia juli 2011,di unduh dari http://www.kontras.org
http://www.tempointeraktif.com, Kibarkan Bintang Kejora, 18 Orang Ditangkap, selasa 23 sepetember 2008
http://www.tempointeraktif.com, OPM Targetkan ReferendumPapua 2010,selasa 23 september 2008
http://www.okezone.com , Brimob dan OPM Baku Tembak di Membramo, minngu 24 mei 2009
http://kompas.com , OPM Geriliya, Polisi Kesulitan, kamis 25 juni 2009
http://www.okezone.com , Penyerang Pekerja PT Modern, Kelompok OPM, rabu 14 april 2010
http://www.okezone.com , Polisi Akan Tembak Mati Jika OPM 1 Desember Beraksi, senin 29 november 2010
http://vivanews.com , 30 anggota OPM Sandera Kawasan Tambang, rabu 28 april 2010
http://www.tempointeraktif.com , Polisi Endus Kelompok Baru di OPM , sabtu 4 desember 2010
http://www.tempointeraktif.com , OPM Bakar Bendera Merah Putih di Puncak Jaya, jumat 5 agustus 2011
http://vivanews.com , OPM Akui di Balik Tewasnya Kaplosek Mulia , kamis 27 oktober 2011
http://vivanews.com , Rentetan Penembakan di Papua Saat Hut RI , rabu 17 agustus 2011
http://vivanews.com , Upacara Hut Indonesia, OPM Tembak TNI , rabu 17 agustus 2011
Komentar
Posting Komentar